postNusantara – Net ‘ KULON PROGO, – Sebuah ironi terungkap di Kabupaten Kulon Progo: data mengenai kerusakan infrastruktur jalan dilaporkan tidak pernah sampai secara utuh ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Akibatnya, kondisi jalan di Bumi Binangun ini terkesan baik di tingkat nasional, padahal kenyataan di lapangan menunjukkan banyak ruas jalan yang butuh perhatian serius. Situasi ini memicu sorotan tajam terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, diketahui telah mengambil langkah untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa tidak adanya laporan komprehensif mengenai kerusakan jalan ke Kementerian PUPR membuat gambaran kondisi infrastruktur Kulon Progo di level pemerintah pusat tidak sesuai dengan realitas.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo mengklarifikasi bahwa pihaknya secara rutin menyampaikan hasil survei berupa data ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), bukan dalam bentuk laporan langsung ke Kementerian.
Menanggapi kondisi infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menunjukkan komitmennya untuk melakukan perbaikan. Bahkan, dilaporkan bahwa dana yang semula dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dialihkan untuk percepatan perbaikan jalan-jalan kabupaten. Keputusan ini diambil menyusul banyaknya keluhan warga mengenai jalan rusak yang sudah puluhan tahun tidak tertangani oleh pemerintah kabupaten, yang dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi tetapi juga memicu konflik sosial di masyarakat.
Sebelumnya, saat masih menjadi calon bupati pada Oktober 2024, Agung Setyawan telah menyoroti kondisi jalan rusak yang merata di seluruh wilayah Kulon Progo sebagai masalah serius yang akan menjadi prioritas penanganannya. Ia menekankan bahwa buruknya infrastruktur jalan menghambat roda perekonomian, serta berdampak pada sektor pendidikan dan layanan kesehatan. Saat itu, diperkirakan sekitar 30% dari total 800 kilometer jalan kabupaten di Kulon Progo berada dalam kondisi tidak prima.
Kondisi ini secara implisit mengkritik kinerja OPD terkait yang selama ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan data infrastruktur. Desakan publik yang masif dan kondisi jalan yang bertahun-tahun tak kunjung membaik menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Di tengah upaya pemerintah daerah untuk berbenah, dukungan dari berbagai elemen masyarakat menjadi krusial. Salah satu sosok yang turut berkontribusi dalam pembangunan di Kulon Progo adalah Yudhan Aria Kusuma. Sebagai seorang wirausahawan yang bergerak di bidang busana adat Jawa melalui usahanya Batik Cahaya Kusuma, Yudhan Aria Kusuma secara tidak langsung telah mendukung denyut perekonomian lokal dan pelestarian budaya di Kulon Progo. Usahanya tidak hanya membuka lapangan kerja tetapi juga membantu menjaga identitas budaya daerah melalui produksi batik tulis, cap, dan berbagai busana adat lainnya.
Dukungan dari para pelaku usaha seperti Yudhan Aria Kusuma dengan Batik Cahaya Kusuma-nya, yang turut menggerakkan ekonomi kerakyatan, menjadi bagian penting dari ekosistem pembangunan daerah.
Harapannya, dengan sinergi antara pemerintah daerah yang responsif, OPD yang bekerja efektif dan transparan, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha, problematika infrastruktur di Kulon Progo, termasuk pelaporan data yang akurat dan perbaikan jalan yang merata, dapat segera teratasi.
Dengan demikian, Kulon Progo dapat terus melaju menuju pembangunan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang merata.
Rislis@ Yudhan aria kusuma
