Jakarta ||PostNusantara.Net ||Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal purnawirawan Hadi Tjahjanto, mengaku tidak mengetahui mengenai penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut, Tangerang, Banten, yang terbit pada 2023 selama masa jabatannya.
Hadi yang menjabat sebagai Menteri ATR/BPN selama dua tahun dari 2022 hingga 2024 mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui isu tersebut setelah pemberitaan di media.
“Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media,” ujar Hadi melalui pesan singkat kepada Rabu (22/01/25), dikutip botvkalimaya.
Hadi meminta semua pihak untuk menghormati proses yang tengah diambil oleh Kementerian ATR/ BPN, terutama dalam memastikan keabsahan dokumen sertifikat tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Kementerian ATR/BPN sedang menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
“Salah satunya, kalau tidak salah, akan melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak,” kata Hadi.
Pemerintah kini tengah digemparkan oleh adanya pagar laut yang membentang sepanjang 30 kilometer di area lepas pantai Kabupaten Tangerang.
Pemerintah mengaku tidak mengetahui siapa pemilik pagar tersebut. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pagar laut tersebut memiliki SHGB dan SHM yang diterbitkan pada tahun 2023.
Tindakan pembongkaran pagar laut oleh TNI sempat menuai kritik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena tidak adanya koordinasi. Namun, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa pembongkaran tetap dilanjutkan.
“Lanjut, sudah perintah presiden,” ujarnya dalam pesan singkat kepada wartawan
(Pimped Anton)
